TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menanggapi secara santai unjuk rasa yang dilakukan oleh Front Pembela Islam di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat DKI Jakarta. Alasannya, unjuk rasa merupakan hak setiap warga negara untuk mengutarakan pendapatnya. "Kamu lihat ekspresiku bagaimana?" kata Ahok di Balai Kota, Rabu, 24 September 2014. (Baca: Didemo FPI, Satpol PP dan Polisi Jaga DPRD DKI)

Dalam orasinya, koordinator unjuk rasa menolak Ahok menjadi gubernur. Penolakan terhadap Ahok didasarkan oleh beberapa alasan, di antaranya berkaitan dengan masalah suku, agama, ras, dan antargolongan. FPI menyebutkan pula alasan lainnya, yaitu perilaku Ahok yang selama ini arogan, kasar, dan tidak bermoral. (Baca: Atasi Demo FPI, Polisi Siapkan 500 Personel)

Ahok tak mengkhawatirkan isu SARA yang diusung FPI. Kejadian serupa pernah ia alami saat menjabat Bupati Belitung Timur. Saat itu Fraksi Partai Bulan Bintang menguasai 55 persen kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bangka Belitung. "Enggak ada gunanya menonjolkan SARA, yang penting kesejahteraan," ujar dia. (Baca: FPI Demo Ahok di DPRD, Akan Ada Pengalihan Arus)

Menurut Ahok, aspirasi FPI sebagai kelompok masyarakat tak bisa menghentikan langkahnya maju sebagai gubernur. Sebab, menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, wakil gubernur akan menjabat sebagai gubernur jika gubernur definitif mengundurkan diri.

Pada kesempatan yang berbeda, Gubernur Joko Widodo juga menyampaikan pendapat serupa. Ia berujar FPI memiliki hak untuk tak menyetujui apa pun, termasuk menolak Ahok menjadi gubernur. Presiden terpilih itu hanya mensyaratkan agar para anggota FPI tetap menjaga ketertiban dan keamanan selama unjuk rasa berlangsung. "Silakan saja, saya yakin demonstrasinya FPI santun," kata Jokowi.